Friday, December 28, 2018

Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah


Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan kebijakan otonomi daerah pada sistem pemerintahannya. Otonomi menjadi bagian dari pemerintahan desentralisasi. Adanya otonomi memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur wilayahnya masing-masing namun masih tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Istilah otonomi daerah secara etimologi diambil dari kata otonom dan daerah. Otonom berasal dari bahasa Yunani yaitu kata autos yang bermakna sendiri dan kata namos yang bermakna aturan. Otonom diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur atau memerintah sendiri. Sementara itu daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah. Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daaerah adalah kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat atau kewenangan membuat aturan sendiri untuk mengurus daerahnya. 

pengertian otonomi daerah menurut para ahli

1. F. Sugeng Istianto
Hak & wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah

2. Syarif Saleh
Hak untuk memerintah dan mengatur daerah sendiri di mana hak tersebut adalah hak dari pemerintah pusat 

3. Kansil
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus daerah masing-masing sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Widjaja
Bentuk desentralisasi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan bangsa secara menyeluruh melalui upaya yang lebih baik untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur

5. Philip Mahwood

Hak yang berasal dari masyarakat untuk memperoleh kesempatan dan perlakua sama dalam mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan masing-masing, dan turut mengendalikan kinerja pemerintah daerah 
Mungkin Perlu : Dasar Hukum Demokrasi Pancasila

Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Ada beberapa asa s umum penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi pedoman pemerintah. Asas tersebut adalah sebagai berikut

1. Asas Kepastian Hukum
Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundangan dan keadilan pada penyelenggaraan suatu negara 

2. Asas Tertib Penyelenggara
Asas yang menjadi landasan keserasian, keteraturan, dan keseimbangan untuk mengendalikan penyelenggara negara

3. Asas Kepentingan Umum
Asas yang mementingkan kesejahteraan umum secara akomodatif, aspiratif, dan selektif

4. Asas Keterbukaan
Asas yang membuka diri mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara

5. Asas Proporsionalitas
Asas yang mementingkan keseimbangan hak dan kewajiban

6. Ases Profesionalitas
Asas yang mementingkan keadlian dengan landasan kode etik dan peraturan perundangan yang berlaku

7. Asas Akuntabilitas
Asas yang menekankan bahwa setiap kegiatan atau hasil kegiatan penyelenggara negara wajib dipertanggungjawabkan pada rakyat

Asas otonomi daerah secara umum terdiri dari 3 yaitu desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Otonomi Seluas-luasnya
Setiap daerah berwenang untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang

2. Prinsip Otonomi Nyata
Untuk menangani urusan pemerintah berdasarkan kewenangan dan tugas yang diberikan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. 

3. Prinsip Otonomi Bertanggung Jawab
Otonomi dengan penyelenggaraan yang benar-benar sesuai tujuan dan maksud dari pihak pemberi otonomi daerah

Coba Baca : Pengertian Filsafat Ilmu Menurut Para Ahli

Mengapa adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyrakat? 

Daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan daerah sendiri sangat memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang paling penting saat ini. Kepala daerah yang mengetahui kondisi daerah secara detail tentu akan lebih mudah untuk membuat peraturan atau merancang strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tanpa harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Salah satu contoh pelaksanaan otonomi daerah adalah penentuan UMR dari tiap daerah yang berbeda-beda.


EmoticonEmoticon