Friday, December 28, 2018

Dasar Hukum Demokrasi Pancasila

dasar hukum demokrasi pancasila penting untuk dipahami sebagai warga negara Indonesia yang baik. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberi kebebasan pada warganya untuk menyuarakan pendapat asalkan tidak bertolak belakang dengan UUD yang berlaku yaitu UUD 1945. Jadi dalam kebebasan itu terdapat hak-hak orang lain yang harus dihargai.

Demokrasi pancasila merupakan sistem pemerintahan penyempurnaan dari demokrasi sebelumnya. Ada dua macam sistem pemerintahan yang pernah diterapkan sebelum ini, yakni demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Nilai demokrasi pancasila jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya terletak pada kebebasan individu yang tidak tak terbatas.


Untuk lebih mengenal kelebihan dan pelaksanaan demokrasi pancasila, di bawah ini telah diuraikan sesuai poin-poin pentingnya.
Asik Juga : Definisi Manajemen Sumber Daya Manusia

Kelebihan dan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila yang Diterapkan Indonesia

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli

Berikut adalah para ahli yang mengeluarkan pendapat perihal pengertian demokrasi pancasila.

Demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pendapat pertama datang dari Kansil. Pengertian ini sesuai seperti yang telah tertuang pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila adalah gagasan pemerintahan rakyat yang bersumber dan berlandaskan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang perwujudannya seperti yang telah tertuang pada Pembukaan UUD ‘45. Pendapat ini dikemukakan oleh Prof. Dardji Darmo Diharjo.

Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memuat falsafah hidup bangsa Indonesia. Prinsip ini menjelaskan kelebihan dan pelaksanaan demokrasi pancasila. Prinsip-prinsip sistem politik demokrasi pancasila tersebut meliputi:

  • Berlandaskan pada sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, 
  • Demokrasi dengan kecerdasan, 
  • Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, 
  • Demokrasi yang bukan pada kekuasaan semata tapi berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, 
  • Mengakui dan menjunjung tinggi HAM, 
  • Adanya pemisahan kekuasaan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang diberikan wewenang dan fungsi tertentu, 
  • Menjamin pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, 
  • Mewujudkan sistem otonomi daerah demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah melalui pelimpahan tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan 
  • Demokrasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ciri Umum Demokrasi Pancasila

Secara umum, ciri-ciri demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:
  • Kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, 
  • Menganut budaya masyarakat Indonesia yang kekeluargaan dan gotong-royong, 
  • Menganut musyawarah untuk mufakat setiap kali pengambilan keputusan, 
  • Bersifat netral dan tidak memihak pada satu partai pemerintahan atau oposisi, 
  • Adanya persamaan hak serta kewajiban demi mencapai masyarakat madani, 
  • Menjunjung HAM, 
  • Adanya wakil rakyat sebagai sarana untuk menyalurkan ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah, 
  • Tidak mengikuti aturan partai tunggal. 
  • Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, 
  • Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama, tidak ada kesenjangan mayoritas dengan minoritas, 
  • mengutamakan kepentingan umum atau rakyat di atas keperluan hak pribadi.

Asas Asas Demokrasi Pancasila

Ada dua asas pada sistem pemerintahan ini, yakni:
  1. Asas Kerakyatan 
  2. Asas Musyawarah Untuk Mufakat

Landasan Demokrasi Pancasila

Dikenal dengan sebutan tujuh sendi pokok yang dijadikan landasan, di antaranya adalah negara Indonesia berlandaskan hukum, berdasarkan konsititusional, lembaga tertinggi ada pada MPR dan berfungsi menetapkan UUD dan GBHN, serta mengangkat presiden dan wakil presiden.

Penyelenggara pemerintahan tertinggi adalah presiden yang kedudukannya di bawah MPR. Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, DPR ada dalam pengawasan, menteri pembantu presiden yang tidak bertanggung jawab pada DPR. Kekuasan kepala negara tidak terbatas namun tetap bertanggung jawab pada lembaga lain.
Mungkin Tertarik ; Pengertian Filsafat Ilmu Menurut Para Ahli
Demikianlah uraian mengenai kelebihan dan pelaksanaan demokrasi pancasila yang dipakai sebagai sistem pemerintahan di Indonesia.


EmoticonEmoticon